Komitmen Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen Indonesia

Komitmen Indonesia

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut mengatakan bahwa Indonesia sangat berkepentingan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah menyusun berbagai target agar dapat berkontribusi dalam penyelamatan Bumi. Selain itu juga disiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang memungkinkan para investor berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini instrumen investasi berbasis lingkungan hidup sangat diminati. Oleh karena itu, Pemerintah serius mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan untuk menarik investor masuk ke pasar keuangan Indonesia. Daya tarik instrument investasi ditingkatkan melalui berbagai pilihan proyek investasi.

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari diantaranya dengan mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan dan mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sedangkan dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati disertai dengan adanya rumusan cara pencapaian (means of implementation).

Di tingkat internasional, isu ini telah ditetapkan secara resmi oleh PBB pada saat menyelenggarakan sidang umum tanggal 25 September 2015 di New York. Aksi terhadap perubahan iklim ditetapkan menjadi salah satu Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developments Goals/SDGs) Tahun 2015-2030.

Sebagai wujud peran aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim

Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG). Indonesia juga terlibat dalam Forum Tenaga Ahli (Expert Forum) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015. Tujuan dalam SDGs yang berjumlah 13 tersebut juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan informasi dari Third National Communication (TNC) tahun 2017, biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berikatan dengan penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim mencapai 81 milyar USD untuk rentang waktu tahun 2015-2020 atau diperlukan senilai 16,2 milyar USD per tahun. Sedangkan dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi saat ini senilai 55, 1 milyar USD, sehingga masih terdapat gap pembiayaan yang cukup besar. Pemeritah saat ini terus mengupayakan adanya inovasi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk aksi-aksi pengurangan dampak perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

 

Sumber : https://pelajaranips.co.id/