NORMA PENGHITUNGAN

Table of Contents

NORMA PENGHITUNGAN

NORMA PENGHITUNGAN

  1. Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

  1. Kewajiban
  2. Menyampaikan surat perberitahuan penggunaan norma kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Bagi yang tidak menyampaikan dianggap memilih menggunakan pembukuan.
  3. Menyelenggarakan pencatatan Peredaran Usaha sesuai format Lampiran I PER-4/PJ/2009.
  4. Sanksi Menggunakan Norma Penghitungan Tanpa Pemberitahuan

Bagi yang tetap menggunakan Norma padahal tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

  1. Norma Petugas Dinas Luar Asuransi, Distributor MLM/Direct Selling
  2. Petugas dinas luar asuransi = norma untuk pekerjaan bebas bidang profesi lainnya

1) 10 ibukota provinsi = 50%

2) Kota provinsi lainnya = 47,5 %

3) Daerah lainnya = 45%

  1. Distributor perusahaan MLM/direct selling diklasifikasikan menjadi 2 jenis :

1) penghasilan atas penjualan barang = norma untuk Pedagang eceran barang hasil indistri pengolahan.

  1. a) 10 ibukota provinsi = 30%
  2. b) Kota provinsi lainnya = 25 %
  3. c) Daerah lainnya = 20%

2) penghasilan atas pengembangan jaringan : Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya.

  1. a) 10 ibukota provinsi = 50%
  2. b) Kota provinsi lainnya = 47,5 %
  3. c) Daerah lainnya = 45%

NB: Yang dimaksud 10 ibukota provinsi: Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, Pontianak. Kota propinsi lainnya adalah ibukota provinsi selain 10 yang disebutkan. Daerah lainnya adalah daerah selain yang dimaksud diatas.

Sumber : https://ekonomija.org/